Bojonegoro, sidik nusantara – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menyatakan sikap tegas menolak wacana penyelenggaraan Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Wacana tersebut dinilai sebagai pandangan keliru yang berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi serta memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Sikap tersebut resmi disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro Bambang Sutriyono dan Sekretaris DPC Donny Bayu Setiawan,hal ini menanggapi tentang menguatnya wacana pilkada secara tidak langsung yang berdalih efisiensi anggaran.
Dalam hal ini dengan tegas Donny nyatakan, efisiensi anggaran bukan suatu alasan dijadikan pembenaran untuk menghapus hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya,Bahwa kepala daerah dipilih rakyat itu masih menjadi salah satu amanat reformasi yang harus perjuangkan bersama.
“Wacana pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi anggaran adalah pandangan yang keliru. Efisiensi bukan alasan yang sah untuk memotong hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro menilai persoalan mahalnya biaya pilkada seharusnya dilihat secara jujur dari akar masalah, yakni pemborosan anggaran dan praktik politik uang yang kerap terjadi dalam kontestasi politik lokal.
“Praktik politik uang dalam pilkada secara mendasar merupakan tanggung jawab partai politik. Mahar politik, misalnya, menjadi salah satu faktor utama yang membuat biaya kontestasi pilkada sangat mahal,” jelas Donny.
Ia menambahkan, apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta rekam jejak yang baik,secara tidak langsung praktik politik uang akan berkurang.
“Kalau partai konsisten mengajukan calon yang berkualitas dan berintegritas, kebutuhan akan politik uang sudah jelas menurun,” ujarnya.
Terkait isu efisiensi, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro justru mendorong solusi alternatif tanpa harus mengorbankan prinsip demokrasi. Salah satunya dengan menyelenggarakan pilkada secara serentak bersamaan dengan Pemilu DPRD atau DPR.
“Berbeda bicara efisiensi, justru akan lebih baik pilkada dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Itu bisa menekan biaya tahapan, logistik, dan penyelenggaraan. Mungkin hanya pencetakan surat suara yang biayanya tersendiri,” terangnya.
Pada prinsipnya, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya merupakan buah perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik mundur akan kepentingan jangka pendek.
“PDI perjuangan tetap konsisten menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat memilih langsung calon pemimpinnya adalah amanat reformasi yang harus dijaga bersama oleh semua pihak,” pungkasnya.
Sikap DPC PDI Perjuangan Bojonegoro ini sejalan dengan pernyataan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sebelumnya yang menilai pilkada tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi dan menegaskan bahwa suara rakyat harus tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan daerah. (Dian/Rwd)
