Lamongan, sidik nusantara – Penyerapan hasil usahawan lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Babat kembali menuai kekecewaan. Direktur BUMDes, Iwan, menyayangkan sikap pihak SPPG 1 Babat yang dinilai tidak merangkul potensi peternak lokal, khususnya dalam program Ketahanan Pangan (Ketapang) pengembangbiakan telur puyuh yang dikelola oleh BUMDes.
Direktur BUMDes Kaffa Gemilang Desa Plaosan, Iwan Mardianto mengungkapkan, padahal, langkah proaktif telah dilakukan sejak bulan lalu. Ia juga turun langsung mendatangi SPPG 1 Babat dan berkoordinasi dengan Asisten Lapangan (Aslap) untuk mengenalkan berbagai komoditas unggulan desa.
“Kami juga sudah mendatangi SPPG tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Saat menu makanan SPPG 1 Babat menggunakan telur puyuh, pasokannya justru diambil dari pihak luar dan sama sekali tidak melibatkan BUMDes,” ungkap iwan, Sabtu (15/8/26).
Menurut Iwan, Langkah SPPG 1 Babat ini dinilai bertolak belakang dengan regulasi dan arahan pemerintah pusat yakni, pengabaian Arahan Menko: Sikap ini mengabaikan imbauan tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan yang mewajibkan SPPG bermitra dan menyerap hasil produksi dari BUMDes setempat.
-Pelanggaran Regulasi: Tindakan tersebut tidak sejalan dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang melandasi tata kelola serta kewajiban kemitraan strategis pemenuhan gizi berbasis potensi desa.
Iwan berharap ada evaluasi mendasar dari pihak pengelola SPPG 1 Babat agar komitmen pemberdayaan ekonomi desa tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan peternak lokal.
“Kami sangat kecewa dengan kejadian tersebut, kita sudah berupaya negoisasi memasukkan proposal bulan kemarin tapi sampai sekarang tidak ada kabar tau tau ada menu MBG menggunakan telur puyuh,” ujar Iwan.
Sementara pihak kepala sppg 1 babat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait adanya penawaran kerjasama dengan BUMDes, pihaknya menjawab sudah menggandeng UMKM.
“Ngapunten pak kita sudah menggandeng UMKM,” jawabnya. (Wan/Red)
