Bojonegoro, sidik nusantara – Sebagai upaya optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bojonegoro yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejumlah 99.33% dari total jumlah penduduk, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro kembali menggelar kegiatan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Bojonegoro Semester II, Selasa (08/11/2022).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan peningkatan derajat hajat hidup masyarakat Bojonegoro merupakan titik penting yang harus diperhatikan.
“Alhamdulillah Kabupaten Bojonegoro ini sangat luar biasa, karena sudah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) selama tiga tahun berturut-turut. Masyarakat pun sangat antusias dengan keberadaan layanan JKN ini dan tahun 2023 sudah teranggarkan sekitar Rp. 198 Miliar,” tegas Nurul.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan bahwa optimalisasi pelaksanaan Program JKN sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 adalah sinkronisasi regulasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Program JKN dan memastikan setiap penduduk di wilayahnya terdaftar menjadi peserta aktif dalam Program JKN.
“Kami ucapkan terima kasih pada Pemkab Bojonegoro yang sampai saat ini mampu mempertahankan prestasi UHC nya yang artinya telah mendukung program strategis nasional dan Kabupaten Bojonegoro ini tergolong istimewa karena kepesertaanya bisa langsung aktif (non cut off) saat awal didaftarkan. Super sekali,” papar Janoe.
Selanjutnya, Janoe menyampaikan jika peserta JKN di Kabupaten Bojonegoro ini telah sangat dimudahkan saat berobat di rumah sakit karena dengan menunjukkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sudah langsung bisa dilayani.
“Tidak ada salahnya jika kita meningkatkan sinergi dan membangun kemitraan demi keberhasilan Program JKN semata-mata untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi peserta. Semoga keberlangsungan Program JKN ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” tegas Janoe.
Janoe juga mengungkapkan jika pembahasan di Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan utama ini diantaranya untuk melaksanakan advokasi pada dinas terkait seperti peningkatan perekrutan pendaftaran peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
“Semoga Program JKN yang mulia ini mampu mengharumkan dan menjadi program kebanggaan untuk negeri tercinta kita ini, meningkatkan kesejahteraan hajat hidup orang banyak,” tutup Janoe. (*/Red)
