DPRD Bojonegoro Gelar Rapat Paripurna Bahas Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi Terhadap RPJPD 2025 – 2045

Bojonegoro, News34 Dilihat

Bojonegoro, sidik nusantara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/07/2024). Agenda rapat tersebut adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Rencana Pembayaran Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 – 2045.

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyampaikan bahwa rancangan akhir RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 – 2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan visi “Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Adriyanto menjelaskan bahwa visi dan pembangunan RPJPD mencakup delapan misi atau agenda pembangunan yang terbagi dalam tiga rumpun: transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi informasi. Selain itu, terdapat 12 isu strategis RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2025 – 2045.

“Dengan rumusan visi Bojonegoro sebagai sentra agro industri energi dan industri maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta empat misi utama: mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berakhlak, ekonomi yang kokoh berbasis ekonomi hijau dan kerakyatan, infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif,” jelas Adriyanto

.Adriyanto juga menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Terkait pandangan fraksi PKB tentang sumber daya migas, Adriyanto mengakui bahwa meskipun migas adalah berkah besar, pembangunan Bojonegoro tidak boleh bergantung pada migas semata.

“Bojonegoro akan menyeimbangkan sumber daya berbasis alam yang bersifat ekstraktif, hayati, jasa, industri kreatif, seperti pertanian, perdagangan, industri, dan ekonomi mikro kecil,” ungkapnya.

Menjawab pandangan fraksi Demokrat dan PDI Perjuangan, Adriyanto memaparkan pengembangan kawasan hortikultura di beberapa kecamatan sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada migas. Sertifikasi varietas hortikultura lokal juga sedang diupayakan, termasuk durian asli Klino yang sedang dalam proses pengusulan pelepasan varietas dengan nama Pandan Arum.

Ia juga menyoroti pengembangan varietas lokal seperti pisang Susu Blirik Bojonegoro (Subliro) dan inisiatif peningkatan kapasitas SDM pertanian untuk menarik minat generasi muda terhadap pertanian melalui program petani milenial.

Dalam hal lingkungan, Adriyanto menjelaskan fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bojonegoro selama 2018 – 2023, yang dipengaruhi perubahan kebijakan dan metode perhitungan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi vegetasi dan reboisasi lahan, pembinaan pelaku usaha, pengawasan kepatuhan, serta edukasi masyarakat.

Adriyanto juga menanggapi pandangan fraksi partai Demokrat tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam RPJPD serta evaluasi dan rekomendasi RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2005 – 2025 sebagai acuan untuk RPJPD 2025 – 2045, termasuk penanganan kebencanaan dan kemiskinan.

Untuk sektor pariwisata, RPJPD Kabupaten Bojonegoro telah mengintegrasikan rencana induk pariwisata 2019 – 2025. Penyusunan Raperda RPJPD diselaraskan dengan Perda Provinsi Jawa Timur serta Rekarnas yang berakhir di tahun 2025, serta laporan pengembangan Geopark menuju UNESCO.

Menanggapi pandangan fraksi Golkar, Adriyanto menyebutkan sinergitas RPJPD dengan RPJPN dan RPJP Provinsi dalam penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan, dengan fokus pada ekonomi hijau, energi baru terbarukan, dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendapatkan jawaban terkait arah pembangunan dan kebijakan dalam RPJPD yang mendukung aspek SDM dan ekonomi, termasuk kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi dampak perubahan iklim.

Dokumen RPJPD juga mencakup aspek sosial ekonomi dan tata kelola yang komprehensif, sesuai pandangan fraksi PPP. Menanggapi fraksi Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia, Adriyanto menjelaskan upaya optimalisasi sektor unggulan dan hilirisasi ekonomi untuk memastikan stabilitas perekonomian.

Terakhir, menanggapi fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, Adriyanto menegaskan bahwa RPJPD telah mematuhi amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta memperhitungkan bonus demografi dan persiapan sumber penghidupan alternatif selain migas, termasuk dana abadi pendidikan.

“Apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, kami siap untuk berdiskusi dalam forum-forum pembahasan berikutnya,” pungkas Adriyanto. (Guh/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *