Bojonegoro, sidik nusantara – Unggahan status oknum kepala dinas di Kabupaten Bojonegoro menuai perhatian publik. Dalam status yang beredar di media sosial, pejabat tersebut menuliskan kalimat bernada kritik terhadap media.
“Apabila media menulis tidak berimbang maka beritanya tidak akan ada yang mendengar,” tulisnya dalam unggahan yang kemudian beredar luas di kalangan wartawan dan masyarakat.
Pernyataan itu langsung memantik berbagai reaksi.
Sejumlah kalangan menilai, komentar tersebut dapat dimaknai sebagai kritik terhadap praktik pemberitaan media yang dinilai tidak berimbang.
Namun di sisi lain, sebagian pihak juga mempertanyakan apakah pernyataan itu merupakan bentuk respons terhadap pemberitaan tertentu yang sedang berkembang di Bojonegoro.
Ketua JMSI Bojonegoro , Ririn Wedia mengatakan, kritik terhadap media merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi.
Namun menurutnya, pejabat publik juga perlu membuka ruang klarifikasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap utuh.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap tidak berimbang, mestinya pejabat juga memberikan data dan penjelasan. Media pasti membuka ruang hak jawab,” ujarnya.
Dalam praktik jurnalistik, prinsip keberimbangan memang menjadi salah satu fondasi penting.
Media diwajibkan memberikan ruang kepada semua pihak yang berkepentingan agar informasi yang sampai ke publik tidak sepihak.
Namun di sisi lain, keterbukaan informasi dari pejabat publik juga menjadi faktor penting agar proses pemberitaan berjalan transparan dan akurat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi dari kepala dinas yang mengunggah status tersebut mengenai konteks atau maksud dari pernyataannya.
Pesan pendek melalui WhatsApp belum ada jawaban begitu juga sambungan seluler. (Red)
