Bojonegoro, sidik nusantara – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola Participating Interest (PI) Blok Cepu, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Selasa (5/4/2023).
Rapat tersebut bertujuan untuk sinkronisasi program corporate social responsibility (csr) tahun 2022 dan 2023 antara perusahaan dengan Pemkab Bojonegoro.
“Hearing ini terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau csr dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang terdampak oleh project perusahaan melalui program CSR,” kata Ketua Komisi C, Mochlisin Affan.
Dari informasi yang didapat, kata politisi Partai Demokrat ini, paling besar program csr di Bojonegoro adalah PT ADS. Diantaranya, tahun 2021 senilai Rp 15 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 23 miliar.
“Maka kita hadirkan dirut PT ADS untuk menyampaikan realisasi dan rencana program csr tahun 2023,” ungkapnya.
Sebenernya, lanjut Affan, pihaknya mengundang Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) diantaranya Exxonmobil Cepu Limited (EMCL) dan Pertamina EP Cepu (PEPC).
“Namun, mereka mengajukan surat penjadwalan ulang dengan alasan mepet dan berbenturan agenda internal mereka,”ungkapnya.
Affan menyampaikan, jika hasil rapat dengan SKK Migas dan operator migas di Bojonegoro semua program csr harus melalui Bappeda. Hal itu, menjadi harapan bersama, apakah kebijakan satu pintu melalui Bappeda bisa ditinjau ulang.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, Anwar Murtadho menyampaikan jika kebijakan satu pintu merupakan langkah Pemkab Bojonegoro dalam mensinkronisasikan program CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD.
“Lagipula, banyak program dari K3S yang merupakan usulan dari mereka sendiri juga masyarakat. Tidak ada usulan pemkab,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, jika memang ada pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari program CSR salah satunya jembatan di Kecamatan Bubulan. Hal itu karena, sangat sulit dijangkau oleh Pemkab.
“Sementara di desa ring satu, itu alokasi dana desa ada anggaran tersendiri untuk pembangunan kawasan,” tegasnya.
Dia memaparkan, untuk program csr yang akan dikelola PT ADS tahun ini adalah sebesar Rp 27 miliar untuk 18 item kegiatan, namun untuk prosesnya belum ada progres dari PT ADS.
Sementara itu, Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Mohammad Kundori menyampaikan jika progres 18 kegiatan program CSR sudah 80 persen dan Mei akan selesai.
Menurutnya, sesuai Perda No 23 Tahun 2011 pasal 23-28 terjadi sinkronisasi dengan Pemkab Bojonegoro sehingga perencanaan CSR harus satu pintu dengan Bappeda.
“Sehingga, nanti bagaimana perencanaan program CSR tetap kami koordinasikan dengan Bappeda,”pungkasnya. (*/Red)
