Rapat Paripurna DPRD, Bupati Bojonegoro Tanggapi Hasil Laporan Banggar atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Bojonegoro, News121 Dilihat

Bojonegoro, sidik nusantara – Dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro yang digelar pada Kamis (31/7/2023) malam, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, menanggapi hasil Laporan Banggar atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

Bupati Anna mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2022 melebihi target nasional, berdasarkan fakta dan data yang ada.

“Jika kita lihat data APBD, asumsi makro pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2022 ternyata melebihi target nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berpotensi berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Lebih menariknya lagi, Bojonegoro ternyata berhasil mengungguli angka penurunan kemiskinan secara nasional. Data ini diambil dari setiap desa di Bojonegoro, dan Kabupaten ini menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menggunakan sistem Damisda dalam mengumpulkan data ekonomi dan sosial.

“Selain itu, inflasi di Bojonegoro menjadi yang terendah secara nasional, menunjukkan stabilitas ekonomi yang positif di wilayah tersebut,”tukasnya.

Terkait dengan rekomendasi dari Fraksi yang diajukan di DPRD, ada perihal Perda Insentif bagi buruh pabrik rokok yang telah direspon oleh pihak banggar. Pada tahun 2023, total 12.150 tenaga kerja, termasuk petani tembakau, menerima insentif senilai kurang lebih Rp25 miliar.

Ketua DPC PKB Bojonegoro tersebut juga menegaskan bahwa insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi buruh dan petani tembakau di Bojonegoro.

Namun, ada beberapa masalah terkait pendapatan asli daerah (PAD) dari Pasar kota lama. Dia menyoroti bahwa pendapatan dari pasar daerah selama ini belum mencapai 100 persen. Sejak dibubarkannya PD Pasar pada tahun 2019 hingga 2023, pendapatan dari pasar daerah stagnan di 0 persen.

“Untuk mengatasi hal ini, kami meminta dukungan komprehensif dari legislatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bukan secara parsial,”tegasnya.

Selain itu, Bupati Anna juga menyinggung tentang kegiatan pokok pikiran atau aspirasi masyarakat yang dikemukakan melalui DPRD. Menurutnya, hal ini bukanlah suatu “bintang” yang harus dibayar, melainkan merupakan bagian dari percepatan pelayanan dan pembangunan yang bisa dicapai melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Terkait dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), Bupati Anna menjelaskan bahwa Silpa sebesar Rp3,2 triliun berasal dari dua sumber. Pertama, karena pendapatan yang semula dianggarkan sebesar Rp4,2 triliun berhasil mencapai Rp5,7 triliun, sehingga pada akhir tahun dana masuk mencapai Rp1,567 triliun. Kedua, penyerapan anggaran tidak mencapai 100 persen, hanya 82,83 persen, dengan jumlah Rp5,37 triliun, sehingga menyisakan Rp1,115 triliun yang ditambahkan dengan selisih Rp500 miliar dana cadangan untuk dana abadi pendidikan yang menunggu Peraturan Pemerintah.

Penyerapan anggaran hanya mencapai 82,83 persen disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya adalah persiapan pembebasan lahan Bendungan Karangnongko. Proyek ini ditugaskan oleh pemerintah pusat sejak awal tahun 2023, namun proses pengukuran lapangan baru mencapai 40 persen, sehingga anggaran Rp450 miliar belum bisa digunakan. Bupati Anna menyatakan bahwa jika anggaran tersebut tidak dicadangkan, maka proyek tersebut tidak akan siap dan pembayaran akan tertunda.

Selain itu, ada beberapa efisiensi belanja dan pekerjaan yang belum selesai pada tahun 2022, sehingga menyebabkan terbentuknya Silpa. Meskipun demikian, Bupati Anna menggarisbawahi bahwa angka Silpa tersebut bukan sesuatu yang tidak terduga, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang dapat diprediksi.

Bupati Anna juga menyoroti pengawasan DPRD terhadap PAD, khususnya dari pasar kota lama yang selama hampir 4 tahun tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi momentum untuk memaparkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan APBD Bojonegoro tahun 2022 dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kemajuan daerah ke depannya. (Tris/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *