Bojonegoro, sidik nusantara – Sejumlah alumni dari pondok pesantren At Tanwir Bojonegoro melaporkan telah menerima pesan WhatsApp yang diduga berisi instruksi untuk memalsukan dukungan terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur independen.
Pesan tersebut meminta seluruh keluarga besar At Tanwir untuk memberikan jawaban tertentu kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Instruksi yang diberikan terlihat jelas untuk memanipulasi dukungan terhadap pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.
Diketahui bahwa bakal calon wakil bupati adalah sosok yang sangat berpengaruh di pondok pesantren terbesar dan tertua di Bojonegoro, yang menambah bobot serius pada dugaan manipulasi ini.
Salah satu alumni, yang mewanti wanti tidak menyebutkan identitasnya mengaku menerima pesan WhatsApp tersebut yang meminta agar ia memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
“Saya tidak merasa mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati, tapi dapat kiriman tersebut,” ungkapnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber lainnya, yang merasa bahwa pesan tersebut seolah-olah mengarahkan jawaban para alumni At Tanwir untuk mendukung pasangan calon bupati independen.
“Itu namanya pemalsuan, juga meminta kami semua memberikan keterangan bohong,” imbuhnya.
Dia menyayangkan adanya instruksi tersebut yang diduga berasal dari kepengurusan alumni At Tanwir.
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi dari salah satu pengurus alumni At Tanwir, Kohar, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.
Berikut adalah isi pesan WhatsApp yang diterima oleh alumni At Tanwir:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dimohon kerjasamanya seluruh keluarga besar Attanwir, jika ada petugas PPS yang menanyakan hal-hal berikut mohon dijawab:
1. Apakah Anda mendukung pasangan Nurul Azizah dan Gus Nafik? Dijawab YA
2. Apakah Anda memberikan fotokopi KTP? Dijawab YA
3. Apakah Anda menandatangani surat pernyataan dukungan? Dijawab YA
Terima kasih atas kerja samanya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kasus ini menambah daftar panjang isu pemalsuan dukungan dalam proses pemilihan kepala daerah, dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk memastikan integritas proses demokrasi tetap terjaga. (Wan/Red)
