Lamongan, sidik nusantara – Dunia Pramuka di Kabupaten Lamongan, adalah Kegiatan yang punya marwah baik untuk peningkatan rasa nasionalisme, tetapi disayangkan menjadi ajang penyalahgunaan jabatan, bahwasanya diduga kegiatan pramuka selama ini selalu dijadikan jalan Kamuflase, Ladang untuk melakukan Pungli-Korupsi melalui kedok kegiatan pelatihan/kursus. Dimana melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lamongan No : 047/13.24-C, No : 051/13.24-C, No : 066/13.24-C, No:066/13.24-C, yang memerintah para kepala sekolah di tingkat SDN/Swasta, P3K untuk wajib ikut kegiatan orientasi kepramukaan itu yang diadakan di Bumi perkemahan Pacet, Mojokerto.
Dugaan ini bukan tanpa dasar, saat mencoba menelusuri lebih dalam informasi itu, beberapa orang Guru-Kepsek-P3K, saat di konfirmasi awak media, beberapa kepala sekolah, baik guru serta PPPK yang mengeluhkan adanya kegiatan itu dengan jujur menceritakan dan berpendapat bahwa tidak semua tenaga pendidik itu mengajar ekstrakurikuler atau pramuka di sekolahan.
“Banyak yang sebenarnya tidak setuju mas, kegiatan Pramuka ini, kan juga kegiatan ekstrakurikuler, bukan kegiatan yang masuk di akademisi yang artinya setelah mengikuti kegiatan tersebut mungkin para kemampuan guru tidak bertambah. Tidak semua tenaga pendidik itu mengajar ekstrakurikuler atau Pramuka di sekolahan,” ungkap narasumber salah satu tenaga pendidik yang tidak mau disebut namanya itu. Kamis,(15/05/2025).
Menurutnya, bahkan banyak dari peserta guru yang mengeluh mengikuti kegiatan itu karena rasa keterpaksaan, biayanya memberatkan dirasa terlalu mahal untuk waktu 3 hari saja, yang paling parah bahkan dalam himbauan group whatsapp salah satu korwil juga sampai ada intimidasi verbal (ancaman).
Ditambahkan juga keterangan dari salah satu narasumber P3K yang diangkat, Diketahui kegiatan ini sudah kerap kali diadakan setiap tahun, bahkan diketahui wajib setiap tahun. KMD (Kursus Mahir Dasar), KML (Kursus Mahir Lanjutan), KPD (Kursus Pelatih Dasar), KPL (Kursus Pelatih Lanjutan).
“Seluruh guru ASN, Kepala Sekolah, sampai P3K seluruhnya wajib mengikuti dengan cara-cara tekanan yang bisa dibilang otoriter bertujuan mensukseskan acara orientasi kepramukaan, terus apa hasilnya dari kegiatan itu, apalagi bayar mahal dan bayarnya di rekening atas nama pribadi salah panitia dengan nominal Rp. 650 ribu ke kak sujiati dan Rp 850 ribu ke Okta, Memangnya Kwartir tidak punya rekening organisasi??? Anehkan…!?,” tutur narasumber P3K yang tidak di sebuah namanya
Tambahnya, “Mari kita hitung, Jika semuanya pegawai di wilayah pendidikan se-kabupaten Lamongan itu wajib mengikuti kegiatan tersebut, maka total nilai dari kegiatan ini akan fantastis bisa jadi sampai bernilai milyaran dana yang terkumpul. Apalagi diketahui kursus tersebut berjenjang! dan diadakan setiap tahun,” pungkasnya.
Sementara, Kabid SD/TK Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, (Kapusdiklatcab) Waji saat di konfirmasi via whatsapp masih belum ada jawaban bisa dan seolah-olah menghindari dari awak media. (Wan/Red)
