Bojonegoro, sidik nusantara – Sebanyak 60 perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Malowopati, Senin (27/10) dan dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, serta Wakil Bupati, Nurul Azizah.
Turut hadir jajaran Forkopimda Bojonegoro, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., Dr. Budi Irawanto, M.M. selaku Dewan Penasehat PPDI Kabupaten Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018–2023, serta perwakilan PPDI dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Blora, dan Madiun. Hadir pula perwakilan dari KPU dan Bawaslu, pimpinan BUMN/BUMD, perbankan, serta organisasi perangkat desa seperti PKDI, PARDASI, ABPEDNAS, dan FOR SEKDES.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PPDI Jawa Timur, H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran PPDI sebagai wadah perjuangan dan pengabdian perangkat desa.
“PPDI hadir untuk membangun jaringan antar desa dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Bojonegoro dengan 28 kecamatan adalah kabupaten yang besar dan strategis. Dengan berbagai peraturan dan program desa yang sinergis, terbukti bahwa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah memiliki kepedulian tinggi terhadap kemaslahatan desa,” ungkapnya.
Ia juga berpesan agar para pengurus yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan serius dan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama.
Sementara itu, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, menyampaikan arahan mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa desa merupakan ujung tombak kebijakan pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, peningkatan profesionalisme perangkat desa menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan desa.
“PPDI bukan sekadar organisasi profesi, tapi rumah besar bagi seluruh perangkat desa untuk memperjuangkan kapasitas, kesejahteraan, dan martabat aparatur pemerintah desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat kapasitas perangkat desa melalui peningkatan kompetensi digital, fasilitasi kesejahteraan, dan dorongan inovasi berbasis teknologi,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pengurus PPDI yang baru dilantik untuk menjaga integritas, menumbuhkan inovasi pelayanan digital, serta memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan desa yang berdaya dan masyarakat yang sejahtera.
“Jika desa kuat, maka kabupaten akan kuat. Jika kabupaten kuat, maka provinsi akan kokoh. Dan jika Jawa Timur berdaya, maka Indonesia juga akan maju,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat desa untuk bersama-sama membangun desa.
“Apapun organisasinya, semuanya harus bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama membangun desa masing-masing. PPDI punya peran penting membantu kepala desa dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan publik dan penjaga validitas data masyarakat.
“Perangkat desa adalah garda terdepan pemerintahan di tingkat desa. Data yang akurat dan valid menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Jangan sampai salah sasaran karena kesalahan data,” tegasnya.
Dengan pelantikan dan pengukuhan ini, diharapkan PPDI Bojonegoro periode 2025–2030 dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, menuju “Desa Kuat, Bojonegoro Hebat, Jawa Timur Maju. (Dian/Red)
