Bojonegoro, sidik nusantara – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Rabu 24/12/2025 bertempat di ruang Synergi Room Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat dari lima wilayah lokus kemiskinan, serta perwakilan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO, dan stakeholder terkait. Rapat menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi seluruh pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Bojonegoro Ahmad Gunawan F. menyampaikan bahwasanya rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Bojonegoro tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029.
Selain evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyebarluasan dokumen RPKD agar dapat dipahami secara utuh dan dijadikan pedoman bersama dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2025 berada di angka 11,69 persen dan berhasil ditekan menjadi 11,49 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 10,55 persen pada tahun 2026 dan mencapai 7,98 persen pada akhir periode RPJMD, paparnya.
Sementara dalam arahannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan dan program agar seluruh bantuan dan intervensi tepat sasaran.
“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi.
“Program yang dijalankan harus transparan dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, nara sumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Ahmad Taufiq menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melibatkan unsur akademisi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. LPPM Unigoro menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, serta rekomendasi berbasis data.
Dalam forum tersebut, akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unigoro, Ahmad Taufik, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah agar seluruh program intervensi tepat sasaran, peningkatan pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan agar program tidak bersifat seremonial, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.
Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar program penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai langkah penguatan, pemerintah daerah juga mendorong pemasangan stiker rumah tangga miskin yang memuat informasi bantuan yang diterima serta publikasi penerima bantuan di tingkat desa. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Selain itu, rapat membahas penguatan sektor pendukung penurunan kemiskinan, antara lain peningkatan UMKM naik kelas, penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan pengangguran melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar, serta percepatan perizinan dan investasi daerah.
Melalui Rapat Koordinasi TKPKD ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terbangun sinergi yang semakin solid antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan RPKD 2025–2029 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. (Red)
