Bojonegoro, sidik nusantara — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (23/1/2026), di Ruang Pertemuan Angling Dharma. Kegiatan ini menjadi tahapan awal strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kabupaten Bojonegoro, jajaran OPD, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, ormas, NGO, organisasi perempuan dan pemuda, serta media.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa FKP menjadi ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“RKPD 2027 harus disusun secara inklusif, mendengar aspirasi masyarakat sejak awal, dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Bojonegoro di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
*Tema dan Fokus Pembangunan 2027*
Tema pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 diarahkan pada :
“Penguatan Pelayanan Dasar yang Difokuskan pada Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan sebagai Prasyarat Kemajuan di Tahun-Tahun Berikutnya.”
*Fokus perencanaan meliputi :*
– Pengentasan kemiskinan
– Penurunan stunting
– Ketahanan pangan
– Pengendalian inflasi
– Digitalisasi layanan
– Kebencanaan
– Reformasi birokrasi
Tema tersebut selaras dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
*Sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Bojonegoro*
– Angka Kemiskinan tahun 2025 tercatat 11,49 persen, menurun 0,20 poin dibandingkan tahun 2024.
– Jumlah penduduk miskin turun dari 147.330 jiwa (2024) menjadi 144.900 jiwa (2025) atau berkurang 2.430 jiwa.
– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74, meningkat 0,99 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi peningkatan IPM tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.
– Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,42 persen (2024) menjadi 3,90 persen (2025).
– Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 (berdasarkan data BPS Triwulan III):
– Dengan migas tumbuh 6,39 persen
– Tanpa migas tumbuh 6,16 persen
– Nilai SAKIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 meningkat menjadi 74,02 dengan predikat BB.
– Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2024 mencapai 82,84 (predikat BB).
– Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 mencapai 4,68, menempatkan Bojonegoro peringkat ke-6 nasional dan ke-2 se-Jawa Timur dengan predikat Pelayanan Prima.
– Partisipasi DPRD dan Masyarakat
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar menegaskan pentingnya penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD. Hingga saat ini, sebanyak 809 usulan kegiatan dari seluruh fraksi DPRD telah terinput dan terverifikasi dalam aplikasi SIPD RI.
“Kami berharap RKPD yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan FKP Ranwal RKPD 2027. Dijelaskan bahwa penyusunan RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Proses penyusunan dilakukan dengan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, serta memadukan bottom-up dan top-down planning.
Forum berlangsung dinamis dengan penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjadikan seluruh masukan dalam Forum Konsultasi Publik sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar responsif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Red)
