Ngawi, sidik nusantara – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 yang digelar di Nata Azana Hotel, Ngawi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan perangkat daerah, Komisi IV DPRD Kabupaten Ngawi, perwakilan kecamatan, serta unsur masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi, Bapak Mohammad Sadli, S.T., M.T. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pembangunan tahun 2026–2027 masih difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan kabupaten. Hingga saat ini, capaian jalan mantap di wilayah Kabupaten Ngawi telah mencapai 97,20 persen.
“terkait beberapa ruas jalan yang belum dapat tertangani pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Karanganyar, seperti ruas Bangunrejo Lor, Karangjati–Rejuno, serta sejumlah ruas lainnya. Meski demikian, Dinas PUPR Kabupaten Ngawi akan kembali mengusulkan penanganan ruas-ruas tersebut pada tahun 2027 mendatang,” jelasnya
Mohammad Sadli menambahkan dalam forum tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Ngawi juga merespons 49 aspirasi masyarakat yang masuk. Selain itu menekankan bahwa strategi saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan agar persentase jalan mantap tidak menurun, sehingga pada tahun-tahun berikutnya capaian tersebut dapat terus ditingkatkan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ngawi, Feligia Agit Hendiadi, menegaskan bahwa 49 aspirasi masyarakat yang telah masuk harus segera diverifikasi. Ia juga mendorong agar sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilakukan lebih intensif serta membuka ruang diskusi yang lebih luas, agar usulan DPRD sebagai wakil rakyat dapat tersampaikan secara optimal.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Ngawi, Agus Sutopo, turut menyampaikan lima poin utama prioritas pembangunan daerah, pertama peningkatan infrastruktur jalan, kedua peningkatan serta pemerataan lapangan kerja, ketiga penataan dan penguatan sektor ketenagakerjaan, keempat peningkatan akses pelayanan publik, dan kelima peningkatan sumber daya sebagai daya saing daerah.
Mohammad Sadli berharap dengan keterbatasan anggaran yang ada, seluruh forum perangkat daerah diharapkan mampu berinovasi untuk mendorong kemajuan daerah serta menggerakkan pertumbuhan sektor manufaktur. Selain itu, disampaikan pula adanya wacana revisi kewenangan penanganan pohon tepi jalan yang sebelumnya berada di Dinas Lingkungan Hidup agar menjadi kewenangan Dinas PUPR, mengingat keterkaitannya secara langsung dengan infrastruktur jalan. (Fir/Red)
