Bojonegoro, sidik nusantara – Capaian Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya ditentukan dari jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga dari ketepatan data dan keaktifan kepesertaan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat validasi dan pemutakhiran data kepesertaan JKN agar perlindungan kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Penguatan kualitas data tersebut menjadi salah satu fokus dalam Forum Komunikasi yang diikuti BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (06/08).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetijo menegaskan bahwa data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh instansi perlu memastikan data yang digunakan telah melalui proses verifikasi agar tidak menimbulkan perbedaan informasi antar perangkat daerah.
“Data yang digunakan harus betul-betul data yang sudah bersih. Kalau belum dilakukan pembersihan, itu masih data potensi, bukan data yang siap dijadikan dasar kebijakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, validasi data tidak hanya berkaitan dengan identitas penduduk, tetapi juga mencakup perubahan status pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, serta status kepesertaan JKN. Data yang akurat akan membantu pemerintah daerah menentukan tindak lanjut bagi peserta yang mengalami perubahan kondisi maupun masyarakat yang masih memenuhi syarat memperoleh perlindungan JKN.
“Ketika masuk forum besar, data konkret sudah siap dan keputusan bisa segera diambil,” ujarnya saat menekankan pentingnya sinkronisasi data antar instansi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto mengatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah mencapai cakupan UHC sekitar 99,25 persen. Namun, menurutnya, keberhasilan UHC tidak hanya dilihat dari tingginya jumlah peserta, tetapi juga dari ketepatan data dan keaktifan kepesertaan.
“Cakupan UHC Kabupaten Bojonegoro sudah mencapai sekitar 99,25 persen. Tantangannya sekarang adalah memastikan peserta tetap aktif dan masyarakat yang berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan,” katanya.
Wahyu menambahkan, perubahan kondisi masyarakat yang dinamis, seperti perpindahan pekerjaan, perubahan status kependudukan, maupun hasil verifikasi data kesejahteraan, perlu diikuti dengan pembaruan data secara berkala. Untuk itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah lainnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyampaikan bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan pemutakhiran data masyarakat yang memenuhi kriteria kepesertaan JKN.
“Pendataan kami lakukan hampir setiap hari. Ketika ada masyarakat yang memenuhi syarat, proses pengusulan dilakukan agar kepesertaan bisa segera aktif dan pelayanan kesehatan tetap terjamin,” ujarnya.
Melalui penguatan validitas data tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap kualitas pelaksanaan UHC semakin meningkat. Upaya ini tidak hanya untuk mempertahankan tingginya cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat yang berhak memperoleh jaminan kesehatan dapat mengakses layanan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian data. (Red)
