Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih penghargaan Best of Smart Society 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dalam Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Acara yang diselenggarakan mulai tanggal 4-6 November 2019 ini mengantarkan Bojonegoro meraih penghargaan Best of Smart Society 2019 karena berhasil menerapkan dimensi smart city dan meraih gelar Best of Smart Society 2019.
Penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerepan kepada Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P.
Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 diikuti 75 kabupaten/kota di Indonesia. Daerah-daerah tersebut menjadi bagian dalam gerakan menuju 100 smart city Indonesia. Sedangkan tahun 2019 ini ada 25 daerah lagi yang terpilih. Sehingga totalnya 100 daerah
Dari jumlah daerah yang mengikuti Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 itu hanya diambil 7 best kategori.
“Penghargaannya hanya ada 7, diantaranya meliputi 6 dimensi Smart City dan satu booth terbai,” kata Kusnandaka Tjatur P
“Alhamdulillah untuk Smart Society ini, Bojonegoro menjadi terbaik di seluruh Indonesia,” kata Kusnandaka Tjatur P seusai menerima penghargaan.
Dimensi Smart Society yang diangkat oleh Bojonegoro adalah program kemitraan yang terjalin antara beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan komunitas yang ada.
“Pendekatan kultur Bojonegoro menjadi meja yang efektif, yakni tatap muka saat ngopi. Kami menyebutnya dengan Ngopi Bro atau Ngobrol Aspiratif Bojonegoro Produktif,” terang Kusnandaka.
Dia menjelaskan, guna mendorong implementasi dimensi Smart Society tersebut, diantaranya melalui wadah yang banyak disediakan. Mulai dari Car Free Day, Music Parking, Citizen Mitra Malowopati, Bojonegoro Creative Hub sebagai pusat kreativitas milenial (anak muda) hingga Sambang Desa.
Selain itu, lanjutnya, Bojonegoro melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menerapkan Online Single Implementasi (OSS) Perizinan Berusaha.
Perizinan secara online ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 yang mengatur Sistem OSS, yaitu upaya Pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi dari tingkat pusat sampai daerah yang cepat, murah dan memberi kepastian.
“Dengan inovasi ini, warga yang mengurus perizinan akan lebih cepat dan mudah. Inovasi layanan dan solusi smart lainnya yang dikembangkan Pemkab Bojonegoro adalah layanan RSUD berbasis mobile. Layanan ini untuk mempercepat pelayanan dan memudahkan pasien,” kata Kusnandaka.
Dia menambahkan juga terkait penerapan layanan perpajakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara online. Melalui cara ini, para Wajib Pajak terbantu dalam pengurusan perpajakan, integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris, serta pembayaran pajak seperti PBB yang dapat dilakukan secara mandiri.”Sehingga dapat mengurangi kendala jarak ketika Wajib Pajak harus ke Dinas Pendapatan untuk mengurus hal-hal terkait perpajakan,” jelas Kusnandaka.
Sementara itu, untuk layanan pengaduan dan informasi, Pemkab Bojonegoro telah menerapkan aplikasi LAPOR yang diterapkan sejak Juni 2014.
“Melalui aplikasi LAPOR ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan dan meminta informasi. Semua pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan cepat karena terintegrasi dengan masing-masing OPD,” ungkap Kusnandaka.
Untuk sistem informasi desa (SID) yang diterapkan dan dikembangkan Bojonegoro sekarang ini, kata Kusnandaka, merupakan implementasi dari transparancy (keterbukaan), good governance (pemerintahan yang baik), and accountability (dapat dipertanggungjawabkan). Karena dalam SID terdapat layanan informasi, transparansi dan layanan persuratan di desa berbasis data kependudukan yang diinput oleh masing-masing desa.
Dalam Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019, Pemkab Bojonegoro juga mengajak sejumlah komunitas untuk ikut andil. Diantaranya adalah Komunitas Sangrupa, Pokja Kebudayaan Bojonegoro, pelaku ekonomi kreatif Kopi Kothok, craft Talikur Enfules, pelaku pengembang wisata Desa Geopark Sambongrejo.
“Ke depannya, pemanfaatan TI bagi para komunitas diharapkan menjadi kebiasaan tanpa meninggalkan kebiasaan kultur tatap muka. Society ini jika dimaksimalkan, saya optimis mampu mendorong dimensi Smart City lainnya,” tandas Kusnandaka.
Dimensi Smart City sendiri terdiri dari 6 dimensi utama, yakni Smart Government, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Branding dan Smart Society.
Penghargaan yang diberikan dalam perhelatan Gerakan Menuju 100 Smart City meliputi, Smart Governance, yang diraih oleh Semarang. Smart Branding diraih Jember, Smart Economy diraih oleh Denpasar, selanjutnya Smart Living diraih Sleman. Smart Environment diraih Grobogan, Best Booth diraih Mimika serta Smart Society Bojonegoro.(Lex/Humas).
