Bojonegoro, sidik nusantara – Sorotan tajam kembali mengarah pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mengikuti langkah terbuka seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang mencalonkan diri sebagai bupati, sementara beberapa ASN lainnya secara terang-terangan memberikan dukungan politik yang tidak biasa.
Perbincangan tentang netralitas ASN kembali bergulir ketika seorang ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bernama Erna, dengan tanpa tedeng aling-aling, mempromosikan kakak kandungnya, Nurul Azizah, yang mencalonkan diri sebagai bupati.
Langkah tersebut terlihat dalam berbagai platform media sosial seperti Facebook di mana Erna dengan tegas mendukung Nurul Azizah sambil mengkritik pemerintahan sebelumnya.
Tindakan yang berani tersebut menarik perhatian netizen yang menanggapinya dengan beragam pendapat.
Meskipun banyak yang setuju dengan dukungan Erna, namun tidak sedikit juga yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan tersebut.
Beberapa netizen menyoroti pentingnya netralitas ASN dalam proses politik dan menyerukan agar Nurul Azizah mundur dari jabatannya sebagai ASN jika ingin terjun dalam dunia politik.
Namun, ironisnya, dalam hukum yang berlaku saat ini, tindakan Erna tidak dapat ditindak tegas karena belum ada aturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bojonegoro.
Bahkan, Pengaturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan panduan jelas dalam hal ini, masih dalam tahap pembahasan di Jakarta.
Dalam kekosongan regulasi ini, beberapa ASN seperti Erna merasa bebas untuk terang-terangan mendukung Nurul Azizah tanpa ada konsekuensi yang jelas.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan independensi birokrasi dan integritas proses politik di Bojonegoro.
Sementara para pengamat menekankan pentingnya kebijakan yang tegas dalam mengatur keterlibatan ASN dalam politik, semakin jelas bahwa polemik netralitas birokrasi bukanlah isu sepele yang dapat diabaikan. (Red)
