Bojonegoro, sidik nusantara – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, tekanan ekonomi warga tidak hanya datang dari lonjakan harga bahan pokok. Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram justru menjadi sumber keresahan baru yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, warga mengaku sudah Satu Minggu terakhir kesulitan memperoleh gas bersubsidi tersebut. Kelangkaan terjadi merata, baik di tingkat pengecer maupun toko yang biasanya menjadi andalan distribusi.
“Susah membeli gas elpiji 3 kg. Di semua tempat pengecer maupun toko yang biasanya jualan, sekarang kosong,” ujar Sumi, seorang warga, Kamis (19/3/2026).
Warga lain mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah daerah yang sebelumnya dikabarkan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Katanya kemarin sudah sidak, tapi sampai hari ini di sini masih langka, bahkan nyaris tidak ada,” katanya.
Dampak paling nyata dirasakan pelaku usaha kecil. Seorang penjual gorengan di Kanor mengaku terancam kehilangan penghasilan akibat kelangkaan gas.
“Kami sebagai pedagang gorengan sangat bingung kalau sampai gas elpiji langka. Ini pasti berdampak pada pendapatan kami,” ujarnya.
Di tengah keluhan warga, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Bojonegoro memberikan penjelasan sekaligus respons atas kondisi di lapangan. Ia mengakui adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang.
“Berdasarkan pantauan di Kecamatan Kanor, terdapat indikasi ketidakseimbangan permintaan dan ketersediaan barang yang memicu lonjakan harga di masyarakat (zona kuning atau stok terbatas),” ujarnya.
Saat disinggung langkah konkret mengatasi kelangkaan di Kanor, ia menegaskan bahwa kondisi wilayah tersebut masih dalam kategori terbatas, bukan kosong total.
“Kecamatan Kanor statusnya kuning, jadi masih ada stok meskipun terbatas. Hari ini Pertamina mendistribusikan 82 truk, termasuk di antaranya ke Kecamatan Kanor,” katanya.
Ia menjelaskan, keterbatasan elpiji 3 kg dipicu sejumlah faktor. Di antaranya keterlambatan pasokan akibat distribusi dari kapal di pelabuhan yang tertunda karena cuaca buruk, peningkatan konsumsi selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, serta fenomena panic buying di masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, lanjutnya, telah mengajukan penambahan kuota LPG sebesar 10 persen, menggelar rapat koordinasi, hingga melakukan sidak bersama kepolisian dan pihak Pertamina ke berbagai titik distribusi, mulai dari SPPBE, agen, pangkalan, hingga toko.
Selain itu, pemantauan distribusi dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk menekan kepanikan.
Ia menambahkan, total distribusi hari ini mencapai 82 truk atau setara 45.920 tabung elpiji 3 kg sebagai bagian dari upaya normalisasi ketersediaan dan harga yang berlaku untuk semua wilayah Kabupaten Bojonegoro
Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan distribusi tambahan tersebut belum sepenuhnya dirasakan warga. Kelangkaan yang berlangsung selama beberapa hari mengindikasikan adanya persoalan berulang dalam rantai distribusi, terutama di tingkat bawah.
Tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi distribusi, kelangkaan elpiji bersubsidi berpotensi terus terjadi terutama pada momentum krusial seperti menjelang Lebaran, ketika kebutuhan meningkat dan daya tahan ekonomi masyarakat kecil diuji. (Red)
