Badan Litbang Diklat Hukum Dan  Peradilan Mahkamah Agung  RI Study Banding Di Bojonegoro

by -

Bpjonegoro,Sidik.co.id – Badan Litbang Pendidikan Pelatihan (Diklat) Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan benchmarking ( studi banding ) di Kabupaten Bojonegoro,  (10/4/17). Rombongan diterima Bupati Bojonegoro, Suyoto di synergy room lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro.

Selaku pimpinan rombongan Edy Yulianto menyampaikan,  peserta  studi banding  Diklat pimpinan pengadilan angkatan XIII dan Diklat Sekretaris Pengadilan Angkatan  XIV tahun 2017 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini terdiri dari 4 lingkungan peradilan yakni  pengadilan negeri, peradilan agama, peradilan  militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Edy mengungkapkan, khusus bagi pimpinan pengadilan berasal dari hakim yang menguasai teknik yudisial semata dan otodidak masalah management. Moment ini, lanjut dia, sebagai media untuk belajar para hakim. 

“Dalam diklat ini ada benchmarking patok banding mengetahui dari daerah yang maju seperti Bojonegoro. Karena di Bojonegoro ada 16 gagasan yang perlu digali,” ujar Edy.

Selain itu Kabupaten Bojonegoro dinilai telah banyak menerima penghargaan baik dalam dan luar negeri, “Ruang kerja Bupati Bojonegoro tidak dikunci. Ini menandakan betapa keterbukaan di Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya. 

Sementara itu Bupati Bojonegoro,Kang Yoto dihadapan peserta benchmarking mengatakan pengalaman saat maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bojonegoro yakni kesusahan mulai partai minoritas, budgeting yang tidak punya. Apalagi suara minim dan melawan incumbent. 

“Jadi lengkap sudah kekurangan kita saat itu,” kenang bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini. 

Namun ketika terpilih, malam setelah pelantikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkumpul untuk rapat bersama. Dalam kesempatan itu, Kang Yoto memberikan kesempatan untuk berbicara tentang Bojonegoro kedepan. 

“Amnesti politik adalah hal pertama yang saya lakukan. Setelah adanya hope maka dilanjutkan mine. Janji kepada rakyat untuk perbaiki jalan, perbaiki.infrastruktur pertanian, perbaiki pendidikan dan kesehatan.  Kelima reformasi birokrasi menjadi hal yang dipikirkan,” tegas Kang Yoto.

Selain beberapa hal di atas, dihadapan peserta benchmarking ini Kang Yoto menyebutkan beberapa pantangan yakni jangan mengeluh,jangan pernah bilang bukan tanggung jawabnya meski memang tanggungjawab pusat atau propinsi, jangan pernah menawarkan uang kepada Bupati. 

“Kemudian saya membuka jalur komunikasi mulai membagikan nomer saya, membuka akses dialog langsung dengan masyarakat setiap Jumat,” ucapnya.

Menurut Bupati, negara gagal adalah negara yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak mengubah pada kebaikan baik tatanan ekonomi maupun pembangunan. 

“Tidak ada Kabupaten miskin yang adalah kabupaten yang salah urus,” tandasnya. 

Kang Yoto mengungkapkan, Bojonegoro memiliki sejarah kemiskinan yang panjang. Yakni pada tahun 1900 Bojonegoro dilanda kemiskinan. Kondisi ini secara kultur Bojonegoro adalah daerah konflik sehingga memunculkan sikap mentalitas tidak mau sulit, tidak bertanggung jawab serta enggan berproses. 

“Inilah yang kita ubah. Karena itu kita melakukan reformasi birokasi dan membangun mental masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan situasi bencana utamanya banjir, lanjut Kang Yoto, sudah tidak ada ketegangan karena sudah ada mekanisme pengelolaan bencana, baik itu alur penanganan dan titik titik pengungsi. 

Keterbukaan yang dibangun selama ini akhirnya diakui dunia. Bojonegoro dicalonkan Open Government Partnership tingkat dunia bersama DKI Jakarta dan aceh. Hingga akhirnya Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia di kancah internasional. 

“Dalam pengelolaan management kita mengedepankan prinsip Money follow problem, money for solutions, solution for sustainable. Ini adalah cara membangun Bojonegoro dari daerah minus,” papar Kang Yoto.

Tidak hanya itu, berbagai upaya juga dilakukan Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bojonegoro salah satunya dengan memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan bagi pelajar di jenjang SMA sebesar Rp2 juta per siswa.

“Selain itu kita juga meningkatkan kemampuan vokasional dengan memberikan bea siswa bagi mahasiwa dijenjang diploma,” pungkas Kang Yoto.( Ex/Red)как набратьяндекс метрика посмотретьотели доминиканы все включеносайтов Продвижение транспортных услуг