Bojonegoro, sidik nusantara – Sebagai upaya dalam meningkatkan capaian kepesertaan JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif di wilayah Kabupaten Bojonegoro, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro membangun sinergi dengan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro, Hanafi menyampaikan pihaknya siap mendukung penuh upaya menjaga keberlangsungan Program JKN di Kabupaten Bojonegoro.
“Saya mendukung tentunya atas upaya yang baik ini, mungkin nanti bisa MOU dulu ya untuk persiapan pendataan. Di wilayah Kabupaten Bojonegoro terdapat 1.437 Masjid dan 700 Takmir yang diharapkan dapat terjaminan kesehatannya melalui Program JKN,” ujar Hanafi.
Hanafi tak memungkiri adanya kemungkinan data yang digunakan dalam proses verifikasi nantinya akan muncul banyak peserta yang telah terdaftar ke dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri, mengingat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menjamin seluruh warganya ke dalam Program JKN.
“Pasti nanti akan dimusyawarahkan dulu dengan takmir jika memang akan dialihkan kepesertaannya sesuai dengan segmen di Program JKN. Agar mereka juga tidak kaget jika kepesertaannya berubah, sehingga benar memang harus dilakukan sosialisasi,” terang Hanafi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Ndari Cahyaningsih menyampaikan akan dilakukan sosialisasi lebih lanjut pada Takmir yang terdaftar pada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan pemahaman mengenai Program JKN beserta manfaat menjadi peserta JKN.
“Sambil nantinya berjalan verifikasi data, sosialisasi JKN ini perlu dilakukan agar takmir yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro ini lebih memahami di segmen kepesertaan mana ia terdaftar,” tutur Ndari.
Di samping itu, BPJS Kesehatan Bojonegoro mengapresiasi penuh upaya Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro untuk turut berperan serta menjaga keberlangsungan Program JKN.
“Kami sangat mengapresiasi penuh langkah dan upaya dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro mendukung Progrma JKN. Kami berharap karena pendaftaran ini bersifat kolektif atas nama lembaga atau organisasi, maka kelasnya pun juga harus di daftarkan pada perawatan kelas yang sama,” tutup Ndari. (Tris/Red)
