Bojonegoro, sidik nusantara – Sebagai upaya dalam mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban bersama BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro melakukan percepatan validasi data kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Tuban. Sinergi yang dibentuk antara kedua belah pihak merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah di tanda tangani di awal tahun 2022.
“Saat ini telah dilakukan upaya sinkronisasi dan validasi data peserta di Kabupaten Tuban. Kegiatan ini merupakan sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro sehingga percepatan penjaminan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat bisa segera di nikmati. Tentunya ini akan senang hati disambut dengan baik oleh seluruh warga Tuban,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Bambang Priyo Utomo.
Atas pencapaian yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, dirinya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan bersama dan pihaknya siap untuk terus mengawal perjalanan UHC di Kabupaten Tuban. Bukan hanya itu, dirinya juga mendorong untuk para stakeholder untuk senantiasa bersinergi demi mencapai capaian cakupan kesehatan semesta.
“Program JKN-KIS ini telah mendapat perhatian khusus dari Pemkab Tuban. Untuk mewujudkan target tersebut bukan suatu perkara yang mudah, dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah/kabupaten agar jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat terwujud dan terimplementasi dengan baik,” kata Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo menjelaskan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Tuban saat ini mencapai 69,64% dari total jumlah penduduk yaitu 1.223.257 jiwa. Sedangkan sejumlah 371.324 penduduk yang belum terdaftar menjadi sasaran utama untuk segera di daftarkan demi terwujudnya UHC di Kabupaten Tuban.
Tidak hanya kolaborasi dan koordinasi dengan dinas terkait, namun mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan pun juga di tempuh oleh BPJS Kesehatan untuk pendataan warga yang belum terdaftar JKN-KIS agar data yang diperoleh akurat, mengingat Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkadang mengalami data ganda.
“BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro dan Pemkab Tuban akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk pemutakhiran data. Oleh karenanya, kami entunya butuh dukungan dari semua pihak agar program JKN-KIS ini bisa terus berjalan dan memberikan manfaat. Sehingga peran penting stakeholder sangat dibutuhkan,” jelas
Saat ini, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 69 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 33 Puskesmas, 16 Dokter Praktek Perorangan, 6 Dokter Praktek Gigi Perorangan dan 12 Klinik Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro juga bermitra dengan 5 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) 8 Optik dan 5 IFRS. (Tris/Red)
