Wujudkan Pemerintahan Digital, Pemkot Mojokerto Gelar FGD Pengelolaan Satu Data

Daerah, News, Pemerintahan1121 Dilihat

MOJOKERTO, Sidik Nusantara – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengelolaan Tata Kelola Satu Data Kota Mojokerto Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/4/2026) ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan prinsip Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa pengelolaan data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis. Data yang valid dan akurat menjadi fondasi utama dalam perencanaan program agar tepat sasaran.

“Data tidak hanya dirilis, tetapi menjadi dasar perencanaan pembangunan. Jika data tidak valid, maka program dan kegiatan tidak akan tepat sasaran. Akibatnya, output dan outcome tidak dapat tercapai sesuai harapan,” ujar Ning Ita, sapaan akrabnya.

Ia juga menekankan bahwa data bersifat dinamis, sehingga harus terus diperbarui, dapat di pertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh publik.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyoroti adanya tren penurunan tingkat akses pada portal Satu Data Kota Mojokerto. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2023, angka akses cenderung menurun pada tahun 2024 dan 2025.

“Hal ini perlu dievaluasi bersama. Apakah karena masyarakat tidak membutuhkan data yang kita sajikan, atau ada kendala dalam sistem yang perlu kita perbaiki,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Mojokerto, Citra Mayangsari, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kualitas data sektoral, serta membangun komitmen bersama mendukung transformasi digital dan layanan publik berbasis data.

Acara ini menghadirkan Tenaga Ahli Data Scientist, Farida, sebagai narasumber utama. Kegiatan berlangsung selama dua hari, di mana hari pertama diisi dengan pemaparan materi, dan hari kedua akan dilanjutkan dengan diskusi teknis bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Anto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *