Ngawi, sidik nusantara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025. sekaligus pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD dan satu ranperda dari pihak eksekutif. Acara berlangsung di aula gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Jum’at (24/04/2026).
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, dan perhatian dalam pembahasan ranperda tersebut. Ia menegaskan, perubahan regulasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan pemerintah daerah, khususnya melalui transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
“dalam forum tersebut, DPRD juga mendengarkan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait ranperda eksekutif tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah,” terangnya
Perubahan nomenklatur tersebut bukan sekadar pergantian nama, melainkan upaya memperluas fungsi lembaga agar mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan riset dan inovasi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan kebijakan pembangunan ke depan berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy), sehingga lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Ke depan, Bapperida diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi juga solutif dan adaptif terhadap perubahan,” jelasnya
Selain itu integrasi antara riset, perencanaan, dan inovasi akan membentuk siklus pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari identifikasi masalah berbasis riset hingga implementasi inovasi sebagai solusi. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemangku kepentingan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan data dan perencanaan. (Fir/Red)
